Tugas PKKMB : Resume Artikel
Upaya Pemerintah Ghana dalam memobilisasi pendapatan melalui penerapan berbagai pajak baru, terutama E-levy, sebagai respons terhadap krisis ekonomi yang diperparah oleh pandemi COVID-19. Kebijakan ini dilakukan di bawah tekanan dari lembaga keuangan internasional seperti IMF. Meskipun pemerintah berargumen bahwa pajak baru ini diperlukan guna meningkatkan pendapatan negara dan memberikan layanan publik yang lebih baik, kebijakan ini telah memicu penentangan besar dari masyarakat. Penolakan masyarakat terhadap E-levy didorong oleh beberapa faktor, termasuk persepsi bahwa pemerintah tidak transparan dan tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara, serta kekhawatiran bahwa pajak baru ini akan membebani masyarakat yang paling rentan.
Kapasitas fiskal yang kuat sangat penting bagi suatu negara karena memungkinkan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan memberikan layanan publik. Namun, banyak negara di Afrika, termasuk Ghana, memiliki kapasitas fiskal yang lemah. Tawar-menawar pajak yang efektif dapat meningkatkan moral pajak dan memperkuat hubungan antara negara dan warga negara. Namun, dalam kasus Ghana, penerapan E-levy telah memicu penentangan publik yang luas, menunjukkan bahwa proses tawar-menawar pajak yang kurang memadai dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dihadapkan pada defisit anggaran yang tinggi, peningkatan utang, dan depresiasi mata uang, pemerintah Ghana melihat perpajakan digital, khususnya E-levy, sebagai solusi untuk meningkatkan pendapatan negara. E-levy dikenakan pada berbagai transaksi elektronik, termasuk pembayaran uang seluler. Para pengkritik berpendapat bahwa E-levy akan membebani masyarakat miskin secara tidak proporsional, terutama mereka yang mengandalkan layanan keuangan digital untuk transaksi sehari-hari. Selain itu, beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan E-levy telah berdampak negatif pada volume transaksi dan pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, perpajakan digital menawarkan potensi untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperluas basis pajak. Namun, di sisi lain, kebijakan perpajakan digital yang dirancang dengan buruk dapat memperburuk kesenjangan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap mahasiswa dan vendor di Universitas Ghana. Pilihan sampel ini didasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa memiliki keterikatan yang kuat dengan negara, sementara vendor memiliki hubungan yang lebih ambivalen. Wawancara difokuskan pada berbagai aspek, termasuk pengalaman pribadi responden dengan pajak, persepsi mereka tentang keadilan dan transparansi dalam sistem perpajakan, serta dampak E-levy terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Hasil awal menunjukkan adanya penolakan yang kuat terhadap E-levy di kalangan responden. Sebagian besar responden menyatakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan merasa bahwa E-levy merupakan beban tambahan bagi masyarakat. Selain itu, banyak responden juga menunjukkan sikap apatis terhadap partai politik, yang mencerminkan erosi legitimasi politik di Ghana.
Kesimpulan : Penerapan E-levy yang dipaksakan oleh pemerintah di tengah krisis ekonomi telah memicu kemarahan publik yang meluas. Sikap keras kepala pemerintah dalam mengabaikan oposisi dan krisis kontrak fiskal yang sudah ada sebelumnya memperburuk situasi. Kegagalan E-levy ini mencerminkan masalah yang lebih besar dalam sistem keuangan internasional. Negara-negara berkembang seperti Ghana seringkali dipaksa untuk menerapkan kebijakan fiskal yang ketat, seperti meningkatkan pajak, oleh lembaga keuangan internasional seperti IMF. Kebijakan ini, yang seringkali diimplementasikan tanpa mempertimbangkan konteks lokal dan dampak sosialnya, dapat merusak kepercayaan publik dan memperlebar kesenjangan antara negara dan warganya.
Pendekatan yang berfokus pada peningkatan pendapatan pajak tanpa memperhatikan kesejahteraan sosial dan tata kelola yang baik justru kontraproduktif. Krisis di Ghana menunjukkan bahwa masalah utang dan ketidaksetaraan global merupakan akar dari banyak masalah ekonomi yang dihadapi negara-negara berkembang. Oleh karena itu, solusi jangka panjang memerlukan reformasi mendasar pada sistem keuangan internasional, termasuk penghapusan utang dan peningkatan akses negara-negara berkembang terhadap pembiayaan.
Tugas PKKMB : Resume Artikel
Oleh : Audrey Fitri Carissa
Komentar
Posting Komentar